Ini juga akan mengefektifkan pendistribusian beras di Provinsi Kalimantan Selatan, tambahnya.
Rencana aksi yang teridentifikasi, saran Syamsir adalah, penambahan anggaran untuk pemberian bantuan benih unggul dari APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2023, penyediaan dana talangan untuk operasi pasar di masing-masing kabupaten/kota, dan perluasan program tanam padi apung.
Syamsir juga akan mengubah dan mengedukasi perilaku mengonsumsi beras lokal ke beras unggul dan Gerakan Tanam Pangan Rumahan di Kalimantan Selatan, seperti penamanan cabe dan tomat di pekarangan masyarakat.
Dari segi infrastruktur sendiri, terungkap, harus segera diidentifikasi seluruh jaringan irigasi yang tersumbat, para penanggung jawabnya, dan relokasi anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi yang tersumbat.
Penanganan infrastruktur itu akan dipimpin oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, termasuk juga memperbaiki Jalan Usaha Tani dan menentukan lokasi pengerukan sungai yang tepat.
Dari segi distribusi, Birhasani berjanji, di Desember 2022 akan menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) bersama BULOG, selama harga pasar 20 persen lebih tinggi di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).
Ia juga mendorong pembentukan BUMD Pangan di setiap kabupaten/kota.
“BUMD ini akan mengendalikan inflasi pangan dan menjaga kestabilan Nilai Tukar Petani (NTP),” ungkapnya.
Hasil FGD diharapkan mampu mewujudkan komitmen bersama dalam menjalankan langkah strategis yang integratif untuk menurunkan tingkat inflasi Kalimantan Selatan di tahun 2023.
“Awal 2023, rencana aksi dari hasil FGD akan disampaikan dan disepakati bersama saat high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan,” kata Wahyu ketika menutup FGD tersebut. (rls)
Baca Juga : Taksi L300 Asal Tabalong Kecelakaan di Hamparaya Balangan, 7 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit
Editor : Hasby