WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Target angka penurunan inflasi di Kalimantan Selatan melalui peningkatan produksi beras berisiko tidak tercapai jika integrasi program lintas instansi pusat dan daerah tidak dilakukan.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap saat memimpin Forum Group Discussion (FGD) di Gedung Bank Indonesia Banjarmasin, Rabu (14/12) kemarin.
FGD berlangsung selama empat jam tersebut dibuka oleh Kepala Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Wahyu Pratomo, diikuti oleh para pejabat penting yang bertanggung jawab mengendalikan inflasi di Kalimantan Selatan.
Pejabat penting tersebut adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman (yang juga PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin), Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, dan Kepala Perum Badan Urusan Logistik Kanwil Kalimantan Selatan M Imron Rosidi, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Fikri Abdurrahman.
Hadir juga dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Musrai Zulzai Subhki Nejar, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Fachri Ubadiyah, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, H Ahmadi, dan dari anggota Bank Indonesia sendiri.
Terungkap Akar Masalah.
Terungkap pada saat FGD, inflasi di Kalimantan Selatan berada di angka 5,56 persen. Tingkat inflasi ini telah melewati batas toleransi inflasi 4 persen.
Harga beras lokal menjadi pendorong kenaikan inflasi ini.
Ternyata, berdasarkan temuan BPKP, salah satu penyebab tingginya harga beras lokal tersebut adalah, menurunnya produksi padi akibat luas tambah tanam (LTT) Padi di Kalimantan Selatan tahun 2022 turun seluas 90.107 Ha, atau 16,83 persen bila dibandingkan dengan LTT Padi tahun 2021.
“Penyebab utamanya adalah, saluran air yang tidak dibersihkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan lahan pertanian tergenang terus,” jelas Rudy.
Rudy juga menyampaikan, produksi padi di Kalimantan Selatan tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 159.985,77 Ton Gabah Kering Giling atau 15,74 persen bila dibandingkan dengan produksi padi tahun 2021.
“Dari sisi harga, komoditas beras lokal pada bulan Juni sampai dengan September tahun 2022 di tingkat produsen dan pengecer memiliki tren menaik, tetapi terbalik dengan kondisi tahun 2021 yang mengalami tren penurunan harga,” tambahnya.
Terungkap juga saat FGD tersebut, sisi negatif dan keluhan petani atas larangan pembakaran hutan dan lahan.
“Larangan pembakaran lahan milik sendiri ini mengakibatkan tanaman padi mudah terkena penyakit,” ungkap Syamsir.
Padahal, pada konteks lokal, pembakaran lahan sendiri tersebut adalah upaya penyuburan tanah dan menekan biaya penyuburan lahan, jelas ahli kehutanan tersebut.
Terusung Rencana Aksi
“Rencana aksi harus segera dirumuskan untuk memitigasi risiko dan meningkatkan produksi padi di Kalimantan Selatan,” saran Kepala BPKP Perwakilan Kalsel Rudy M Harahap.