“Cuma apa yang disampaikan kang Emil tentu akan jadi perhatian dan concern kita,” katanya.
Sidik mengatakan pembangunan IKN tidak dilakukan dalam jangka pendek, namun jangka panjang sampai 2045.
Sampai saat ini mungkin pembangunan IKN baru fokus hanya untuk membangun kantor pemerintahan, namun ke depannya masih banyak komponen yang akan dibangun.
Termasuk daerah komersial, fasilitas kesehatan, hingga pendidikan.
“Di tahap awal pun meskipun ini berfokus di kawasan pusat pemerintahan, tapi di perencanaannya ini punya kota yang ada ekosistem utuh. Bukan cuma perkantoran pemerintahan di situ bakal ada fasilitas kesehatan, sosial, pendidikan dan lain-lain,” papar Sidik.
Dia juga menyoroti pernyataan Ridwan Kamil yang menyebut IKN hanya akan diisi PNS sebagai populasi utama. Menurutnya, IKN tidak hanya akan ditinggali oleh PNS saja.
Sampai saat ini pun sudah banyak sekali penduduk lokal di kawasan yang bakal menjadi IKN, misalnya di sekitar kawasan Semboja dan Sepaku.
Nantinya, penduduk-penduduk di kawasan itu bakal menjadi warga IKN juga.
“Masa isinya PNS semua nggak lah, ini kan kota hidup. Bukan pindahkan pemerintah aja ya. Tentu ada tahapnya saja. Kan Nusantara itu bukan wilayah kosong sama sekali, kan masih ada dari Sepaku Semboja itu dia akan diakui sebagai penduduk IKN juga kan,” ujar Sidik.
Pihaknya pun saat ini aktif memberikan pelatihan dan juga mengajak penduduk lokal untuk berkontribusi pada pembangunan dan juga pengembangan IKN Nusantara.
“Udah banyak pelatihan dan kegiatan kok, supaya mereka nggak tertinggal saat pembangunan IKN ini, mereka akan menjadi warga IKN yang berdaya dan bisa kontribusi dan mengambil manfaat dari pembangunan ini,” kata Sidik.