Rudy menegaskan, Gubernur Kalsel selaku Wakil Pemerintah di Daerah harus benar-benar serius dan memimpin gerakan pengendalian inflasi dan dampak sosial pengalihan subsidi BBM di Kalimantan Selatan.
“Kondisi ini harus dicermati secara serius oleh Gubernur, sinergi dan kolaborasi harus diterapkan dalam menghadapi kenaikan inflasi yang semakin tajam di Kalimantan Selatan,” imbuh Rudy.
Minggu kemarin, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan telah melakukan pendampingan secara langsung dengan mengarahkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa di Kalimantan Selatan dalam menyusun program dan anggaran pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pengalihan subsidi BBM.
Bentuk nyatanya, Rudy terlibat langsung dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Kotabaru (7/9/2022) dan Kabupaten Tabalong (9/9/2022). Ia juga memberikan arahan taktis dalam pengalokasian anggaran pengendalian inflasi.
Di samping itu, Rudy juga menekankan, Gubernur harus segera melakukan intervensi dengan melihat kondisilangsungdi lapangan. Hal ini perlu dilakukan untuk menekan angka kemiskinan dan gejolak sosial di Kalimantan Selatan yang akan berefek ke tingkat nasional.
“Saya mengharapkan, seluruh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kalimantan Selatan saling menopang program. Jangan sampai terjadi duplikasi atau tumpang tindih anggaran untuk program atau kegiatan yang sama, yang berujung pada tindak pidana korupsi,” tekan Rudy.