“Hasil penilaian oleh tim penilai nantinya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan BLUD,” tambahnya.
Peraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) dari Auckland University of Technology (AUT), Selandia Baru ini juga membandingkan sistem kesehatan di Indonesia dengan di Negeri Kiwi tersebut.
”Pembiayaan kesehatan di Selandia Baru tersentralisasi oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan di Indonesia bersumber dari APBN, APBD, dan BLUD,” katanya.
Selain itu, belanja kesehatan di Indonesia masih lebih berfokus pada penyembuhan dan pengendalian penyakit atau pelayanan kesehatan kuratif, sementara di Selandia Baru sudah menekankan pada pelayanan kesehatan preventif atau pencegahan penyakit. (edj)
Editor: Erna Djedi