Kemudian, ketika APBN digunakan sebagai peredam kejut akan memunculkan risiko strategis baru.
“BPKP hadir mengawal peran APBN sebagai peredam kejut, sebagai trusted advisor memitigasi risiko,” tegas Rudy, yang menyelesaikan Doctor of Philosophy (PhD) di Auckland University of Technology (AUT), Selandia Baru.
Diungkapkannya pula dalam rapat koordinasi tersebut, BPKP juga telah memetakankegiatan yang bersumber dari APBN yang strategis beserta isu strategisnya.
Ada empat sektor yang menjadi concern BPKP di Kalimantan Selatan.
“Yakni Proyek Strategis Nasional (National Strategic Project), Bantuan Sosial, Ekonomi, Kesehatan (Social, Health, and Economics Development), Penyerapan Anggaran (Budget Absorption), dan Pengadaan (Procurement) Barang/Jasa Pemerintah,” bebernya.
Sisi lain, rekomendasi strategis BPKP fokus pada empat aspek, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan ketepatan mutu.
Ia mengingatkan kepada pemimpin instansi vertikal di Kalimantan Selatan agar menjaga integritas dan komitmen agar pelayanan publik semakin baik dengan struktur APBN yang cukup berat sebagai peredam kejut.
Rapat koordinasi tersebut merupakan wadah diskusi agar terjadi sinergi dan berbagi pengetahuan pimpinan puncak 20 instansi vertikal di Kalimantan Selatan terkait current issues danisu strategis pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. (Has/*)
Editor : Hasby