WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mempersiapkan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Jalan Pramuka di Banjarmasin Timur dengan Sungai Gampa di Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Bidang (Kabid) Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Chandra, mengungkapkan konstruksi jembatan ini direncanakan memiliki bentang utama 120 meter ditambah oprit sisi Pramuka seluas seluas 50×80 meter dan oprit sisi Sungai Gampa 50×80 meter.

Dia juga mengungkapkan, anggarannya diperkirakan mencapai Rp 175 miliar.

"Saat ini sudah studi kelayakan dan detailed engineering design (DED) atau perencanaan rinci dan lengkap, gambar dan spesikasinya telah terlaksana pada 2021 lalu. Tahun ini, direncanakan untuk pembebasan lahan dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),” katanya.

Dia menjelaskan, direncanakan pembangunan fisik mulai dikerjakan tahun depan, 2023, setelah selesai pembebasan lahan dan dokumen Amdal.

Chandra mengatakan, rencana ini sudah melalui ekspose di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Dinas PUPR Provinsi Kalsel dan Dinas PUPR Batola.

Sumber pembiayaan, sebut dia, akan dialokasikan setelah lahan yang dibebaskan sudah selesai.

"Apabila lahan sudah clear dan clean pada 2022 ini, termasuk dokumen Amdalnya, pendanaan akan dialokasinya," ujarnya.

Kepala Bidang Jembatan Dinas PUPR Banjarmasin Thomas Sigit mengakui saat ini untuk feasibility study (studi kelayakan) dan DED masih berada di bidang jalan.

Menurut dia, sumber pendanaan untuk studi kelayakan dan DED berasal dari APBD Banjarmasin, termasuk pada APBD perubahan 2021 dilanjutkan dengan pembuatan gambar dan rencana anggaran biaya (RAB).

“Kalau semua sudah siap di bidang jalan, maka berikutnya akan ditangani bidang jembatan. Apakah nanti perlu dokumen Amdal, kita lihat nanti,” kata Thomas Sigit.

Untuk pembebasan lahan, Sigit menyebut telah disiapkan dana sebesar Rp 6 miliar di APBD Banjarmasin 2022.

Sedangkan untuk penggarapan konstruksi masih belum dilaksanakan karena menunggu proses pembebasan lahan selesai.