Untuk substansi yang paling banyak dilaporkan selama tahun 2021, yakni perhubungan atau infrastruktur, disusul asuransi atau jaminan sosial, air minum, pendidikan, adminduk, pertanahan, kepegawaian, dan kesehatan.
Sementara untuk instansi yang banyak dilaporkan, yakni Pemerintah kabupaten/kota, BUMN/BUMD, BPN, Kementerian/instansi vertikal, dan pemerintah Provinsi.
Meningkatnya jumlah akses dan laporan masyarakat ke Ombudsman tersebut menunjukkan semakin tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap peiayanan publik, harapan masyarakat juga semakin meningkat, di sisi Iain penyelenggara pelayanan publik juga masih ada yang belurn memberikan pelayanan dengan optimal.
“Harapan kami, tingginya Iaporan yang masuk Tahun 2021, dapat diimbangi dengan komitmen perbaikan pelayanan publik, khususnya para kepala daerah dan instansi vertikal di Kalsel”, harap Hadi.
Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga menyampaikan berbagai kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Perwakifan Ombudsman RI Kalsel.
“Seperti monitoring dan penyampaian saran perbaikan dalam penanggulangan bencana banjir di Kalsel, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kalsel, pengawasan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, pengawasan penerimaan peserta Didik Baru, Penilaian Kepatuhan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan publik, monitoring pelayanan publik di desa-desa di Kabupaten Banjar, Monitoring Pelayanan publik di perbatasan Provinsi Kalsel, Monitoring Pelayanan publik di Pulau Bromo, serta Monitoring Pelayanan Publik bagi kelompok rentan,” pungkasnya. (Qyu)