Pada dialog tersebut dirinya menyampaikan pemerintah daerah harus mengintegrasikan governansi, manajemen risiko, dan pengendalian melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin.
Kepala BKPP Kota Banjarbaru, Sri Lailana ketika dikonfirmasi mengatakan, kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas SKPD dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
Pesertanya adalah kepala SKPD atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), ada sekitar 20 orang. Ada beberapa kepala SKPD yang tidak bisa ikut.
“Besok pagi pulang masing-masing, berakhir tanggal 5 Desember. Juga dalam rangka membangun kapasitas building,” katanya.
Menurutnya, oleh BPKP juga tidak apa-apa kegiatan digelar di Malang, karena memang untuk porsi kepala SKPD guna membangun tim yang solid.
“Memang perlu bagi SKPD, juga untuk mendorong kinerja. Bahkan kementerian pun menggelar kegiatan serupa diluar daerah,” jelasnya.
Sri membantah kegiatan tersebut berkaitan dengan akhir tahun dan menghabiskan sisa anggaran. Ditegaskannya, kegiatan tersebut dalam rangka penguatan SKPD.
“Tidak ada kaitannya dengan anggaran akhir tahun,” tegasnya. (has)
Editor : Hasby