WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Dialog governansi, risiko, dan pengendalian dengan pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Banjarbaru, pada acara “Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemerintah Kota Banjarbaru”, di Hotel Grand Mercure, Malang (3/12/2021). Hadir sebagai narasumber, Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Kalsel (BPKP) Kalsel Rudy M Harahap.

Kegiatan yang digelar oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dari 3 Desember hingga 5 Desember 2021. Info didapat, kegiatan itu sekaligus penyegaran dan ada outbound.

Kepala Kantor BPKP Perwakilan Kalsel, Rudy M Harahap ketika dikonfirmasi wartabanjar.com, Sabtu (4/12/2021) membantah bahwa kegiatan itu karena akhir tahun ada sisa anggaran.  

“Karena Wali Kota ingin mereform Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) waktu itu. Kemudian ada test kompetensi. Hasil tes kompetensi menemukan JPT Kota Banjarbaru ternyata membutuhkan konsolidasi capacity building yang kuat agar bisa satu arah mencapai tujuan Pemerintah Daerah,” katanya.

Dia menjelaskan, jadi ada outboud untuk bisa saling kolaborasi dan disatukan dengan SPIP Terintegrasi. Hanya JPT dan pesertanya terbatas.

Lanjut Rudy M Harahap, ini mestinya juga dilakukan di Pemprov dan Pemda lain agar mereka di dalam menyatu tidak ego sektoral.

Dia menegaskan, kegiatan ini menindaklanjuti rekomendasi Tim Evaluasi JPT Sekda Kota Banjarbaru juga. Salah satu kelemahan kompetensi adalah dalam hal kolaborasi dan integrasi para pihak.

Pada dialog tersebut dirinya menyampaikan pemerintah daerah harus mengintegrasikan governansi, manajemen risiko, dan pengendalian melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin.

Kepala BKPP Kota Banjarbaru, Sri Lailana ketika dikonfirmasi mengatakan, kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas SKPD dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Pesertanya adalah kepala SKPD atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), ada sekitar 20 orang. Ada beberapa kepala SKPD yang tidak bisa ikut.

"Besok pagi pulang masing-masing, berakhir tanggal 5 Desember. Juga dalam rangka membangun kapasitas building," katanya.