Presiden Diminta Jangan Diam, Tindak Tegas Pejabat Negara Terlibat Bisnis Tes PCR

    Padahal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya.

    BPOM juga menyambut baik persiapannya. Namun karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu maka proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama.

    Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada Juli 2022.

    “Keterlambatan itu ditengarai karena Menteri Luhut menggadang-gadang masuknya produsen vaksin China untuk diproduksi massal di Indonesia, yang juga direncanakan pada waktu yang bersamaan dgn produksi Vaksin Merah Putih. Ini kan terkesan ada bias kebijakan,” kritisi legislator dapil Banten III tersebut.

    Tak heran, lanjut Mulyanto, jika kemudian ada sebagian masyarakat yang menduga ada udang di balik batu.

    Karena di saat fase krusial pengembangan vaksin anak bangsa, justru yang dipromosikan adalah vaksin asing yang akan dibangun di dalam negeri. Menurutnya, ini sebuah hal yang kontradiktif.

    Seharusnya pemerintah mendahulukan produk inovasi anak bangsa, agar menjadi tuan di negeri sendiri.

    “Bukan melulu terlena pada produk impor. Jadi kalau para pejabat punya vested interest dan ikut bisnis Covid-19, mana mungkin penanggulangan Covid-19 di Indonesia bisa cepat selesai. Karenanya Presiden harus mengambil tindakan tegas soal ini,” pungkas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut. (edj)

    Editor: Erna Djedi

    Baca Juga :   AKP Dadang Iskandar Sudah Pakai Baju Tahanan, Polda Tegaskan Proses Sesuai Aturan

    Baca Lebih Lengkapnya Instal dari Playstore WartaBanjar.com

    BERITA LAINNYA

    TERBARU HARI INI