Diwartakan sebelumnya, penyidik kembali melakukan perpanjangan penahanan masing-masing selama 40 hari, terhitung sejak 6 Oktober 2021 sampai 14 November 2021.
Adapun para tersangka masih tiga orang, MK ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, MRH ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan FH ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.
Agenda selanjutnya, Tim Penyidik masih akan melakukan pengumpulan alat bukti, diantaranya dengan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak sebagai saksi yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali Fikri, Rabu (6/10/2021) lalu.
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), H Abdul Wahid HK, tengah menjadi perhatian setelah turut dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap proyek di wilayahnya.
Bupati dua periode dari Partai Golkar itu, bahkan sudah dua kali menjalani pemeriksaan KPK dengan status sebagai saksi.
Yang cukup menggegerkan, KPK bahkan sempat menyegel dan menggeledah ruang kerja Abdul Wahid di Pemkab HSU.
Tidak hanya Bupati Abdul Wahid, beberapa waktu yang lalu istrinya pun juga turut diperiksa dengan kapasitasnya sebagai salah seorang kepala dinas di Pemkab HSU.
KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek irigasi di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Ketiganya adalah Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) HSU, Maliki (MK); Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH); dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FRH).
Dalam perkara ini, Maliki diduga telah menerima uang Rp345 juta dari sejumlah pihak yang disinyalir para pengusaha. Uang itu di antaranya berasal dari Marhaini dan Fachriadi sejumlah Rp170 juta.
Uang itu diduga merupakan komitmen fee karena perusahaan Marhaini dan Fachriadi telah mendapatkan proyek pekerjaan irigasi di Hulu Sungai Utara. (Tim)
Editor : Hasby