WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Puluhan mahasiswa lakukan unjuk rasa terkait penanganan Covid-19 di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel, Senin (20/9/2021).

Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menuntut, tiga hal yakni Masyarakat merasa terbatasi dengan adanya puskesmas yang memprioritaskan domisili, adanya isu tentang ketakutan warga terhadap vaksin yang beredar, dan
antuisasias tinggi namun tidak diiringi dengan ketersediaan vaksinasi.

Selain itu, para mahasiswa juga menanyakan anggaran Rp 10 Miliar rupiah, yang dikucurkan untuk penanganan wabah Covid-19 di Kota Banjarmasin.

Ketua Umum, Nurdin Ardapela mengatakan, bahwa dalam demo yang dilakukan hari ini, pihaknya mempertanyakan anggaran Rp 10 Miliar rupiah yang di tandatangani oleh Walikota Ibnu Sina dalam upaya penanganan pencegahan Covid-19.

"Ada beberapa hal yang kami tanyakan, salah satunya anggaran Rp 10 Miliar rupiah yang digunakan terkait penanganan Covid-19 di kota Banjarmasin, akan tetapi dari fakta yang telah dikaji di lapangan hal tersebut tidak sesuai, " ujar Nurdin.

Ia juga menilai, adanya disinformasi dan program vaksinasi yang lambat, padahal dosis di Kota Banjarmasin bisa dikatakan cukup banyak karena lebih dari 10.000 dosis yang belum digunakan, sedangkan masyarakat umum yang telah
divaksinasi tidak sampai 10%.

"Di lapangan kami menemukan beberapa masyarakat yang ditolak karena perbedaan wilayah Kartu Tanda Penduduk, saat hendak melakukan Vaksinasi," Ungkapnya.

Menanggapi aksi mahasiswa tersebut, Kepala Dinas Kesehatan kota Banjarmasin, Machli Riyadi yang ditemui di tengah-tengah aksi demo menegaskan, untuk perharinya pihaknya telah melakukan Vaksinasi sebanyak 2600 orang perharinya.

"Kami mempunyai 26 Puskesmas, 1 Puskesmas ditargetkan melakukan vaksinasi perharinya sebanyak 100 orang, Jadi bisa disimpulkan dalam satu hari Dinkes kota telah memvaksinasi 2600 seharinya, " Ucap Machli.

Disinggung soal anggaran, Machli menjawab bahwa pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk menjawab hal tersebut.

"Masalah anggaran yang berhak menjawab yakni Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), tugas Dinas Kesehatan hanya mengobati orang sakit, khususnya dalam menangani penanganan wabah Covid-19, " Ujar Machli ditengah Unjuk Rasa.

Sementara itu, terkait wilayah domisili untuk vaksinasi, pihaknya untuk saat ini memprioritaskan domisili KTP warga Banjarmasin. (qyu)