Suami dari Vivi Zubedi itu juga menjelaskan, Pemko Banajrbaru juga mengumpulkan jumlah keluarga miskin yang sudah terdaftar di Dinas Sosial Kota Banjarbaru serta data dari setiap kelurahan se Kota Banjarbaru untuk menjadi Dasar.
HM Aditya Mufti Ariffin berharap, dengan adanya kartu pelanggan sebagai kartu kendali ini serta dengan zonasi agen dan pangkalan gas ini, kedepannya mampu meminamilisir berbagai permasalahan dalam proses pendistribusian gas LPJ di masyarakat, seperti terjadinya antrian panjang warga untuk mendapatkan gas 3 kilogram, kelangkaan pasokan gas dan harga jual yang terlalu tinggi, semoga dengan upaya dan ikhtiar kita pada hari ini akan membawa kemudahan bagi masyarakat, yakni pemerataan terjaminnya hak warga untuk memperoleh gas dengan harga murah dan terjaminnya ketersediaan banjarbaru, sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tepat harga.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, Abdul Basid melaporkan program pelaksanaan Kartu Kendali adalah salah satu program untuk mendukung program kerja 100 hari Wali Kota Banjarbaru.
Permaslahan ketidakstabilan harga LPG 3 Kg bersubsidi tiga tahun terakhir membuat masyarakat Kota Banjarbaru cukup resah. Melihat permaslahan tersebut Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru mengambil sikap agar segera mengatasi permasalahan tersebut.
“Disetujui pelaksanaan program kartu kendali oleh Wali Kota Banjarbaru maka kami mulai Sosisalisasi Kartu Kendali pada 6 April 2021 dan dilanjutkan ke kelurahan, tujuan dari kegiatan ini ialah untuk menyalurkan LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran kepada kepala keluarga miskin (KKM) dan usaha Mikro (UM), mengatur dan mengendalikan kebutuhan LPG 3 Kg dalam satu bulan untuk kepala keluarga miskin dan usaha mikro, optimalisasi pengawasan dan pendistribusian LPG 3 Kg melalui kartu kendali, meminimalisir ketidaksatabilan harga gas di kios-kios,” bebernya. (bju)
Editor : Hasby