“Sesuai hasil rapat, kita masih menunggu keputusan pihak BGM, untuk pembuktian sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kita harapan agar permasalahan ini bisa cepat diselesaikan oleh pihak BGM,” katanya.
Turut berhadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSS Muhammad Noor, perwakilan manajemen PT AGM dan PT GBM, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Iwan Friady, Kadispera KPLH Ronaldy P Putra serta perwakilan OPD terkait lainnya dan anggota DPRD HSS. (ant)
Editor: Erna Djedi