Selain itu, bersamaan dengan pandemi Covid-19 tahun lalu, Indonesia memanggil pulang semua insinyur PT Dirgantara Indonesia yang ditugaskan untuk ikut membangun K-FX/I-FX di fasilitas KAI di Sacheon.
“Sikap Indonesia belakangan ini membuat Korea Selatan ragu-ragu pada komitmen Indonesia melanjutkan proyek K-FX/I-FX. Apalagi, Indonesia lebih sering membicarakan rencana pembelian pesawat-pesawat tempur bekas dari beberapa negara,” kata pengampu mata kuliah politik Asia Timur di UIN Jakarta ini.
Teguh menambahkan, dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden Moon di Seoul bulan September 2018, kedua negara sepakat merenegosiasi term and condition yang lebih spesifik mengenai proyek ini. Terutama mengenai cost sharing, payment schedule, intellectual property rights, dan transfer of technology.
Sementara dalam kesepakatan yang ditandatangani tahun 2015, disebutkan bahwa Indonesia akan menanggung 20 persen biaya pembuatan jet tempur generasi 4,5 ini.
“Sempat ada wacana dari Indonesia untuk mengundurkan penyelesaian proyek dari tahun 2026 menjadi 2030, tetapi pihak Korea Selatan keberatan karena akan berdampak besar pada komitmen-komitmen lain,” ujar mantan Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang pernah membawa delegasi PWI ke pabrik pesawat tempur Korea Selatan itu dan berdialog dengan insinyur-insyur Indonesia yang bekerja di sana.
Menurut pria yang juga menjabat Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), nama Indonesia akan buruk di mata dunia internasional bila meninggalkan atau membatalkan perjanjian secara sepihak begitu saja. Bila hal itu terjadi, maka dimasa depan negara-negara sahabat yang lain akan ragu untuk menjalin kesepakatan dengan Indonesia karena khawatir Indonesia tidak menuntaskan komitmen.