Tahun Ini Waduk Riam Kiwa Mulai Dikerjakan, Telah Dana Rp 2 Triliun
WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan Waduk Riam Kiwa (sekitar 90 kilometer timur laut Banjarmasin) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) menyusul keberadaan Waduk Riam Kanan.
Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel, H Sahrujani, mengungkapkan itu di Banjarmasin, Rabu (7/4) sesudah Komisinya kunjungan kerja (Kunker) ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia di Jakarta.
"Dalam kunjungan kami ke Ditjen SDA PUPR tersebut, pihak mereka menyatakan pembangunan Bendungan atau Waduk Riam Kiwa mulai tahun ini (2021)," ungkapnya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin.
"Untuk pembangunan bendungan atau waduk Riam Kiwa tersebut anggarannya sudah tersedia sebesar Rp2 triliun dengan sistem pekerjaan tahun jamak," kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V (Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong) itu.
Mantan Ketua DPRD HSU tersebut berharap, keberadaan bendungan Riam Kiwa bisa pula sebagai pengendali banjir sebagaimana halnya Waduk Riam Kanan (sekitar 59 kilometer timur laut Banjarmasin) yang juga berada di Kabupaten Banjar.
Begitu pula keberadaan waduk Riam Kiwa juga sama halnya dengan Waduk Riam Kanan yaitu selain pengendali banjir, juga berfungsi sebagai PLTA dan irigasi pertanian.
"Pasalnya berdasarkan hasil penelitian atau survei debit air pada daerah aliran sungai (DAS) Riam Kiwa lebih besar dari Riam Kanan," ujarnya.
Ia berharap, agar semua pihak turut membantu menyukseskan pembangunan Waduk Riam Kiwa yang akan mendatangkan banyak manfaat dalam upaya menunjang kehidupan, dan perekonomian daerah serta masyarakat setempat.
"Insya Allah, keberadaan Waduk Riam Kiwa akan banyak mandatang nilai tambah, yang mungkin nilai tambahnya lebih besar dari Riam Kanan," demikian Sahrujani.
Sebagai catatan awal pembangunan Waduk Riam Kanan pada penghujung tahun 1960-an atau awal tahun 1970-an atas bantuan pemerintah Jepang sebagai "pempasan perang" tersebut saat itu banyak mendapat tantangan masyarakat.