Sehingga penyederhanaan birokrasi lewat pemangkasan eselon itu dipastikan akan molor dari target semula yang diharapkan bisa rampung pada akhir Desember 2020.
Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB, Widyantini, menjelaskan alasan molor penyederhanaan eselon di 14 kementerian itu karena sedang finalisasi usulan jabatan fungsionalnya.
“Tidak ada kendala signifikan. Memang tentu saja dalam perampingan ini kami perhatikan jumlah jabatan fungsional,” kata dia
Senada dengan itu, Kumolo menjelaskan, 237 jabatan fungsional yang sudah terbentuk, 37 di antaranya merupakan jabatan fungsional baru.
Adapun 37 jabatan fungsional baru itu meliputi, juru metrologi (BSN), negosiator perdagangan (Kementerian Perdagangan), Analis Perdagangan (Kementerian Perdagangan), Penjamin Mutu Produk (Kementerian Perdagangan), Pengawas Perdagangan (Kementerian Perdagangan), Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi (Kementerian Perdagangan), Analis Pemantauan PUU Legislatif (Setjen DPR), Kurator Keperdataan (Kementerian Hukum dan HAM), dan Analis Hukum (Kementerian Hukum dan HAM).
Lalu ada Manggala Informatika (BSSN), Analis Standardisasi (BSN), dan Penyuluh Lingkungan Hidup (Kementerian LHK).
Asisten Penata Kadastral (Kementerian ATR/BPN) dan Penata Kadastral (Kementerian ATR/BPN).
Selain itu ada Analis Intelijen (BIN), Pengawas Intelijen (BIN), Pengembang Sistem Intelijen (BIN), Penata Kelola Intelijen (BIN), Asisten Penata Kelola Intelijen (BIN), dan Asisten Agen Intelijen (BIN).
Lalu ada Inspektur Naviasi Penerbangan (Kementerian Perhubungan), Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan (Kementerian Perhubungan), Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara (Kementerian Perhubungan), Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara (Kementerian Perhubungan), Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara (Kementerian Perhubungan), dan Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara (Kementerian Perhubungan).