Sehingga tidak ada lagi alasan untuk melanggar protokol kesehatan.
Kata Tito, penanganan COVID-19 membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya harap kepala daerah dapat menjadi ujung tombak sosialisasi penerapan protokol kesehatan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Mendagri menilai, pengendalian COVID-19 merupakan tantangan untuk kepala daerah.
Sebab, ujarnya, tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan semata, tetapi juga ekonomi.
Mendagri juga meminta daerah didorong menjaga keseimbangan antara langkah- langkah pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan, karena dua hal tersebut harus berjalan beriringan.
“Ujian kepemimpinan itu ada di saat krisis, bukan di saat normal,” kata Mendagri.
“Coba mengeluarkan strategi bagaimana menangani kesehatan sebaik mungkin, tapi sekaligus tidak membiarkan ekonomi menjadi mandek (berhenti), tetap bergerak,” tandasnya.
Sebelumnya, saat memimpin Rapat Terbatas, Senin (30/11/2020) lalu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan para kepala daerah untuk memegang penuh kendali dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di wilayah masing-masing.
“Para gubernur, bupati, dan wali kota untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayahnya masing-masing, yang berkaitan dengan masalah COVID-19 dan juga yang berkaitan dengan masalah ekonomi,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan, tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya, termasuk di tengah pandemi saat ini.
